Haris Rusly Sebut Prabowocare Wujud Komitmen Kerakyatan Pemerintah

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah memasuki 100 hari pertama masa kerjanya, sebuah periode yang sering dijadikan tolok ukur oleh masyarakat untuk menilai keseriusan dan komitmen pemimpin baru.
Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti, menyebut kebijakan-kebijakan ini dengan istilah ‘Prabowocare’, sebuah analogi dengan ‘Obamacare’ di Amerika Serikat. Menurutnya, langkah-langkah awal pemerintahan mampu mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan janji-janji kepada rakyat.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran memang tidak memiliki program khusus dengan target 100 hari kerja. Namun, menurut saya, wajar saja jika publik menggunakan evaluasi 100 hari kerja sebagai ukuran untuk menilai keseriusan suatu pemerintahan yang baru dilantik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/1).

Ia melanjutkan, langkah awal pemerintahan dapat dianalogikan sebagai ‘uang muka tanda jadi’ dalam sebuah transaksi atau mahar dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen terhadap janji.

Dalam 100 hari pertama, berbagai kebijakan telah diambil untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat, meski menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi global.

Dalam pandangan Haris, tujuh kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran terlihat jelas mencerminkan semangat Prabowocare. Pertama, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen yang diumumkan pada November 2024 dan disambut positif oleh kalangan pekerja.

Kedua, penyesuaian PPN untuk barang mewah dengan menyesuaikan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Sistem Perpajakan, yang awalnya direncanakan naik dari 11 persen menjadi 12 persen tanpa selektif.

Prabowo mengambil resiko memutuskan kebijakan ini hanya berlaku secara selektif untuk barang mewah semata, sehingga potensi penerimaan pajak yang awalnya diprediksi mencapai Rp75 triliun turun menjadi sekitar Rp3 triliun. Kebijakan ini menunjukkan keberanian pemerintah mengambil resiko untuk berorientasi pada perlindungan rakyat, bukan sekadar stabilitas makro ekonomi.

Ketiga, pengurangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M menjadi Rp89.410.258,79. Ini berarti jemaah haji 2025 hanya perlu membayar rata-rata Rp55.431.750,78, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp56.046.171,60.

Keempat, pemerintah menaikkan harga jual gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram untuk memastikan petani tidak merugi. Hal ini dijalankan dengan mensubsidi pembelian harga gabah, maka dipastikan harga beras akan tetap stabil.

Kelima, pemerintah membatasi impor jagung, gula, garam, dan beras sebagai langkah awal untuk mencapai visi kedaulatan pangan. Kebijakan ini diambil untuk melindungi harga komoditas lokal yang dihasilkan petani Indonesia.

Keenam, stimulus ekonomi sebesar Rp38,6 Triliun yang mencakup bantuan beras, diskon listrik, insentif pajak, dan pembebasan PPh untuk UMKM. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ketujuh, Program Makan Bergizi Gratis untuk Pelajar untuk membangun generasi emas 2045. Meski implementasinya belum merata, program ini sudah dirasakan manfaatnya di berbagai daerah.

Haris pun menganggap meski implementasi beberapa program masih memerlukan penyempurnaan, seperti program makan bergizi gratis yang belum merata, langkah-langkah awal ini dipandang sebagai sinyal positif komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Ia pun menekankan pentingnya koordinasi yang baik antar pembantu presiden dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut.

“Alangkah baiknya para menteri dan kepala badan tidak menyampaikan pernyataan ke publik terkait sebuah kebijakan yang belum menjadi keputusan pemerintah, atau belum matang dalam kajiannya,” pungkas dia.

Dengan langkah awal yang menjanjikan ini, ‘Prabowocare’ dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk terus melangkah maju, mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Dikutip dari : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250120212606-633-1189401/haris-rusly-sebut-prabowocare-wujud-komitmen-kerakyatan-pemerintah.